Sudah bertahun-tahun, banyak orang merasa frustrasi dengan denda tinggi dari pemerintah jika mereka tidak membayar tagihan dari instansi pemerintah itu sendiri. Padahal, lembaga penagih hutang (debt collector) swasta hanya diperbolehkan menambahkan biaya maksimal 15 persen, pemerintah bisa menagih dengan jumlah yang jauh lebih tinggi. Praktis, ini telah menjadi model bisnis.
Kenaikan Berdasarkan Undang-Undang #
Misalnya, jika Anda mendapatkan denda tilang dan tidak membayarnya tepat waktu, jumlah dendanya bisa tiga kali lipat dalam waktu singkat. Politisi, pakar, dan organisasi konsumen marah tentang hal ini. Bahkan lembaga pelaksana yang bertugas menagih denda, Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), menganggap situasi ini sangat memprihatinkan. Lalu mengapa praktik ini terus berlanjut?
Sebagai contoh, jika Anda mendapat denda sebesar 500 euro dan tidak membayar dalam 8 minggu, Anda akan menerima peringatan pertama dan harus membayar 50 persen lebih banyak. Peringatan kedua akan melipatgandakan jumlahnya. Total, Anda harus membayar 1.500 euro. Ini diatur dalam undang-undang, dan CJIB tidak punya pilihan selain menaatinya.
Tidak Adil #
Menurut Nadja Jungmann, seorang lektor dan profesor khusus dalam bidang utang dan penagihan, praktik ini tidak adil, katainya kepada Nu.nl. Ia mempertanyakan kewajaran dan proporsionalitas dari kenaikan ini. Dibandingkan dengan perusahaan lain, angka-angka ini terlalu tinggi.
Saat ini, ada aturan yang lebih ketat untuk perusahaan penagihan yang bertujuan mencegah orang yang berhutang semakin terjerat masalah. Namun, aturan tersebut ternyata tidak berlaku untuk pemerintah.
Alasannya #
Menurut Menteri sementara (demissionair) Foort van Oosten, denda tilang merupakan sumber pendapatan yang penting. Dalam sebuah surat kepada parlemen, ia menjelaskan bahwa jumlah denda dinaikkan setiap tahun untuk menutupi defisit anggaran di Kementerian Kehakiman dan Keamanan. Jika denda tidak dinaikkan setiap tahun, kementerian akan mengalami kekurangan dana. Ia berpendapat bahwa pendapatan dari denda harus sepenuhnya menutupi anggaran kementerian.
Merel van Rooy, seorang ekonom politik dan penulis buku “De Boetefabriek” (Pabrik Denda), menjelaskan bagaimana pemangkasan anggaran di kementerian tersebut mengarah pada penerapan biaya peringatan yang tinggi, yang awalnya ditujukan untuk mengumpulkan 8 juta euro. Saat ini, praktik ini menghasilkan 135 juta euro, yang digunakan untuk membiayai kementerian. Hal ini terungkap dalam sebuah acara “Kassa”.
Berbagai Tanggapan #
Ahli hukum Roelof de Nekker berpendapat bahwa denda memang tepat jika seseorang menolak membayar, tetapi ia menyayangkan jika denda diterapkan pada mereka yang tidak mampu membayar. Cara ini justru akan membuat orang semakin terpuruk.
Bahkan Direktur CJIB yang akan segera pensiun, Albert Hazelhoff, mengatakan kepada Leeuwarder Courant bahwa denda-denda ini harus turun drastis.
Adakah Perubahan? #
Saat ini, CJIB diizinkan untuk memberikan solusi khusus bagi orang yang tidak mampu membayar denda atau bahkan membatalkan kenaikannya. Namun, orang tersebut harus proaktif menghubungi CJIB. Jika tidak, proses penagihan denda akan terus berjalan.